WIB
Ilustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel ataumass rapid transit (MRT) masih belum ditentukan nasibnya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih bersikeras agar dapat melakukan renegosiasi bersama Pemerintah Pusat untuk pembagian pengembalian beban utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar 70:30. Dengan perbandingan itu, berdasarkan perhitungan Jokowi besaran tiket untuk MRT sebesar Rp 19.000.
Apabila besaran MRT sesuai dengan kesepakatan selama ini, yaitu 42:58 yaitu Rp 38.000. Sedangkan dia menginginkan harganya Rp 10.000, berarti Pemprov DKI harus mensubsidi tiketnya sebesar Rp 28.000. Menurut Jokowi, porsi Pemprov DKI harus lebih kecil, maka DKI sanggup subsidi hingga angka Rp 9.000-Rp 10.000.
"Sekarang kami bicara masalah sharing beban investasinya yang ada di depan ini. Kalau itu dihitung-hitung, lah kalau bebannya itu 42:58 jatuhnya tiket itu Rp 38.000. Karena kalau investasinya bisa dinaikkan jatuhnya bisa hanya kira-kira Rp 19.000, berarti kalau kami mau subsidi ke Rp 10.000 kami tanggung Rp 9.000," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Bahkan, Jokowi mengatakan, perbandingan beban pengembalian pinjaman ini, di mana besaran Pemerintah Pusat lebih besar dari Pemprov DKI sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, Jokowi lupa menyebutkan hal tersebut tercantum dalam PP nomor berapa.
"Jadi, ini kami bicara investasinya dulu. Karena di PP-nya bahwa share profit itu menjadi beban Pemerintah Pusat. Share profit itu kalau dalam MRT ya terowongannya, relnya, stasiunnya. Kalau di negara manapun juga ya yang namanya subsidi itu pasti. Tapi nanti subsidi itu bagian kami, bagian DKI. Pemerintah pusat enggak usah ngurus subsidi," kata Jokowi.
Dia pun kembali mengeluhkan apabila perbandingan besaran beban pengembalian kepada JICA itu tetap berlaku 42:58, maka harga tiketnya menjadi Rp 38.000 dan subsidi yang dibayarkan Pemprov DKI pun akan besar yaitu Rp 28.000. Karena, harga tiket yang dipatok adalah Rp 10.000.
"Wah, berarti saya harus subsidi berapa nanti. Misalnya, sharing beban tadi pusat memberikan 70 jadi harga tiketnya menjadi Rp 19.000. Jadi kami hanya subsidi Rp 9.000. Tapi ya subsidi ini masih gede banget. Dari Rp 19.000 kami beri Rp 9.000, jadi Rp 10.000. Yang namanya subsidi itu mestinya Rp 10.000 itu kami memberi Rp 1000. Rp 19.000 kami memberi hanya Rp 5.000," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Jokowi pernah menawarkan apabila renegosiasi 70:30 tidak dikabulkan oleh Pemerintah Pusat, Jokowi akan mencoba negosiasi mentok sampai 58:42. Namun, Jokowi mengaku belum menghitung berapa besaran subsidi tiket yang harus diberikan Pemprov DKI apabila sharePemprov DKI sebesar 42 persen.
"Kalau porsinya dibalik kami belum hitung lagi, nah kami kuat enggak nanti subsidi. Kalau enggak kuat ya angkat tangan. Angkat tangan itu berat itu, ya angkat tangan, gini tangannya diangkat," kata Jokowi seraya mengangkat kedua tangannya keatas.
Oleh karena itu, menurut Jokowi, persoalan sharing investment antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI menjadi masalah utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan setelah itu permasalahan harga tiket. "Jadi itu dulu yang diselesaikan, karena porsi itu memengaruhi jatuhnya harga tiket. Jatuhnya harga tiket itu memengaruhi pada subsidi tiket yang diberikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi.
Sementara itu, dalam tiga hari mendatang, Jokowi telah diundang oleh Menko Perekonomian, Hatta Radjasa untuk duduk bersama di dalam sebuah pertemuan bersama dengan Pemerintah Pusat lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Perhubungan untuk membicarakan renegosiasi tersebut dan menyamakan visi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI untuk melanjutkan mega proyek MRT demi penyelesaian permasalahan kemacetan yang selama ini terjadi di Jakarta.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/10260123/Jika.Sharing.Investment.MRT.Berat.Jokowi.Angkat.Tangan?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-basuki
referensi :
