Muriolobo

Foto yang diambil di salah satu jembatan di desa Muriolobo, Mayong, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia

UNDIP

Gedung Prof. Soedarto - Undip, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Perpustakaan

Perpustakaan Stienu Jepara, Jawa Tengah, Indonesia`

Undip

Gedung Prof. Soedarto - Undip, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Warung SS

Warung Serba Sambal, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Tampilkan postingan dengan label Berita dan Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita dan Politik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 08 Juni 2013

"Rausschmeißen": Innenminister will Armutsmigranten aus Osteuropa ausweisen


Bundesinneminister Hans-Peter Friedrich hat angekündigt, härter gegen so genannte Armutsflüchtlinge aus Osteuropa vorgehen zu wollen.

Menschen, die hier Sozialleistungen beantragen wollen, müsse man sagen: "Wenn ihr hier illegal tätig seid, egal wie, dann geht ihr bitte dahin wieder zurück, wo ihr herkommt!"

Später könne man sie "ohne großes Federlesen sie wieder rausschmeißen, und das ist das Entscheidende", so der CSU-Politiker.  




 

referensi : 
http://www.shortnews.de/id/1031122/rausschmeissen-innenminister-will-armutsmigranten-aus-osteuropa-ausweisen

Jumat, 15 Februari 2013

"Enggak Ada yang Salah dengan Pak Anas"

"Enggak Ada yang Salah dengan Pak Anas"
Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mengunjungi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012)


Sekretaris Kota Administratif Jakarta Selatan Usmayadi mengatakan, Anas Effendi merupakan sosok yang baik dalam memimpin maupun pembagian tugas kerja.
"Enggak ada yang salahlah di mata saya. Sangat baik, pembagian tugas juga baik yang mana kewenangan wakil, Sekko, maupun Wali Kota," kata Usmayadi, Jumat (15/2/2013), di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Menurut Usmayadi, Anas sudah cukup berpengalaman di dunia birokrasi dan kepegawaian. Hal itu yang membuat ia dihormati oleh para bawahannya.
"Dia jauh lebih dulu dari saya. Dia berpengalaman di pamong dan asam garamnya di pamong dia sudah tahu. Dia senior dan pimpinan yang harus dihormati," ujar Usmayadi.
Anas Effendi dimutasi dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Selatan ke posisi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah pada Kamis (15/2/2013) oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mutasi secara tiba-tiba tersebut membuat Usmayadi terkejut. Saat ini, posisi jabatan Wali Kota Jakarta Selatan mengalami kekosongan setelah Jokowi belum menunjuk siapa pengganti Anas.
"Saya terkejut karena baru setahun dia menjabat. Kami merasa kehilangan pimpinan," tutur Usmayadi.



















Senin, 14 Januari 2013

Empathy for tsunami- devastated Mentawai

Empathy  for  tsunami- devastated Mentawai

Empathy  for  tsunami- devastated Mentawai

Empathy  for  tsunami- devastated Mentawai

Empathy  for  tsunami- devastated Mentawai

Miracle baby: A paramedic treats a 15-day-old baby found in a coconut tree after the tsunami that hit South Pagai Island, Mentawai Islands. Antara/Iggoy el Fitra

sumber : http://www.thejakartapost.com/photo/view/285817

Woman Arrested After Death Threat to Husband Over No Sex


 

Gloria Pratt, 5, of Chandler, AZ was arrested at 11:32pm Sunday when officers were called to the Pratt home by Mrs. Pratt because she was upset over her and her husband not having sex after only two years of marriage.
When officers arrived they were told about the no sex and they determined that no crime was being committed and wished the Pratts luck. Once outside and on their way back to their patrol car they heard Mrs. Pratt yell "I´m going to kill you."
Mrs. Pratt was arrested and apparently told police that her husband "would get what was coming to him now."

Woman Stalks Herself, Gets Arrested


 

Police Chief K.P. Gibson of Crowley, Luisiana said Trudy Miller, 34, is under arrest for a felony charge of falsley swearing for violation of health or safety this past Tuesday. Miller filed the first complaint five weeks ago on her former boyfriend.
Gibson said the boyfriend repeatedly stated he doesn´t own the cellphone Miller said was sending the threatening texts. Detectives discovered it was in fact Miller who was sending herself the threatening messages with the cellphone in question.

Sabtu, 12 Januari 2013

Dahlan: Stasiun di Medan Terbaik se-Indonesia




Menteri BUMN Dahlan Iskan
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan inspeksi mendadak di Stasiun Kereta Api Medan Besar, Sumatera Utara. Hasil inspeksinya, Dahlan menilai stasiun tersebut adalah stasiun terbaik di Indonesia.
"Stasiun kereta api di Medan mungkin yang terbaik di Indonesia, terutama jika sudah selesaifinishingnya," kata Dahlan saat mengunjungi Stasiun Kereta Api Medan Besar, Sumatera Utara, Sabtu (12/1/2013).
Dalam inspeksi tersebut, Dahlan juga mencoba penerapan tiket elektronik saat masuk ke stasiun. Dahlan melihat pelayanan tiketnya sangat cepat, bahkan sudah seperti di Beijing saja. Maklum, saat menjadi bos Jawa Pos dulu, Dahlan juga pernah belajar bahasa Mandarin dan pergi ke Beijing dan daratan China lainnya untuk studi banding dan liburan. Sehingga Dahlan sangat paham dengan seluk beluk daratan China. Dahlan juga memiliki pengalaman lucu saat mencoba tiket elektronik tersebut.
"Pengalaman saya tadi saat beli tiket jam lima, namun tiket saya tertolak oleh sistem. Saya bingung. Ternyata saya yang salah. Karena naik keretanya jam 6. Ini bagus sekali untuk mendisiplinkan penumpang agar tepat waktu dan jadwal," ujarnya.
Namun menurut Dahlan, jika kereta api ini belum selesai Maret 2013, Dahlan menginginkan jangan ada pemaksakan untuk diselesaikan. "Tapi harus diselesaikan dulu dengan baik, agar maksimal hasilnya. Kereta api mampu mengangkut 3.000 penumpang, mungkin sisanya harus ada jalan keluarnya," katanya.

referensi : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/12/09544037/Dahlan.Stasiun.di.Medan.Terbaik.seIndonesia?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Demokrat: KPK, Kenapa Hanya Berhenti di Angelina?

Demokrat: KPK, Kenapa Hanya Berhenti di Angelina?
Terdakwa Angelina Sondakh memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang vonis yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/1/2013). Angie divonis 4,5 tahun dengan denda 250 juta Rupiah, karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi penerimaan hadiah dalam penganggaran di Kemenpora dan Kemendiknas.


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berharap agar pengusutan korupsi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat tidak berhenti hanya kepada kader Demokrat, Angelina Sondakh alias Angie. Insitusi penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut semua kasus korupsi.
"Ini tidak mungkin oknumnya hanya seorang saja. Tidak mungkin hanya melibatkan satu orang, hanya satu partai. Pasti melibatkan beberapa pihak. Ini tugas KPK mengungkap semua," kata Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, dalam diskusi Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/1/2013).
Sebelumnya, Angie divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan. Angie dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima pemberian berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai.
Didi melihat, ada kecenderungan KPK tidak mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus yang menjerat Angie maupun kasus korupsi lainnya. Kedepan, kata dia, KPK harus memperbaiki kinerjanya.
Adapun terkait putusan Angie, Didi mengakui dapat memahami kritikan masyarakat terhadap vonis yang dinilai terlalu ringan. Vonis itu dinilai publik tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Vonis Angie jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta agar Angie dihukum 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan ini juga tidak mengharuskan Angie membayar kerugian negara sesuai dengan nilai uang yang dikorupsinya sebagaimana yang dituntut oleh jaksa KPK.
"Saya sangat memahami rasa keadilan masyarakat. Cuma ini majelis hakim yang menilai berdasarkan proses hukum. Faktanya tentu harus dihormati semua pihak. Oleh karena itu, apabila publik tidak puas, KPK harus berjuang proses lebih jauh (banding)," ujar anggota Komisi III DPR itu.

referensi : http://nasional.kompas.com/read/2013/01/12/1010483/Demokrat.KPK.Kenapa.Hanya.Berhenti.di.Angelina?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp